HUKUM TENTANG JUDI

AGEN POKER : Bicara mengenai judi, yang lebih di kenal dengan tajen terkecuali dilarang oleh Agama, juga dengan cara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal semacam ini bisa di ketahui dari ketetapan pasal 303 KUHP, Jo. UU No. 7 th. 1974 mengenai Penertiban Judi Jo. PP. No. 9 th. 1981 Jo. Instruksi Presiden serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5, tanggal 1 April 1981. Hal semacam ini diakui pemerintah, jadi dalam rencana penertiban perjudian, pasal 303 KUHP itu dipertegas dengan UU. No. 7 1974, yang didalam pasal 1, mengatur semuanya tindak pidana judian sebagai kejahatan. Disini bisa diterangkan kalau semuanya bentuk judi tanpa ada izin yaitu kejahatan namun sebelumnya th. 1974 ada yang berupa kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berupa pelanggaran (pasal 542 KUHP) serta sebutan pasal 542 KUHP, lalu karenanya ada UU. No. 7 1974 dirubah jadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 1974 cuma merubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bln. penjara atau denda setinggi-tingginya 90. 000 rupiah jadi hukuman penjara selamanya 10 th. atau denda sebanyak mungkin 25 juta rupiah. Didalam pasal 303 ayat (1) -1 Bis KUHP serta pasal 303 ayat (1) -2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman untuk mereka yang mempergunakan peluang, dan ikut serta main judi, diperberat jadi 4 th. penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah serta ayat (2) -nya penjatuhan hukuman untuk mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selamanya 6 th. atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memanglah ironisnya meskipun dengan cara eksplisit hukum menyatakan kalau semua bentuk “judi” sudah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, tetapi semua bentuk praktek perjudian jadi diijinkan bila ada “izin” dari pemerintah. Butuh di ketahui orang-orang kalau Permainan Judi (hazardspel) memiliki kandungan unsur ; a) ada pengharapan untuk menang, b) berbentuk untung-untungan saja, c) ada insentif berbentuk hadiah untuk yang menang, serta d) pengharapan untuk menang makin bertambah bila ada unsur kepintaran, kecerdasan serta ketangkasan.

Serta dengan cara hukum orang bisa dihukum dalam perjudian, adalah : 1) Orang atau Tubuh Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau berikan peluang main judi sebagai mata pencahariannya, serta untuk mereka yang ikut campur dalam perjudian (sebagai sisi penyelenggara judi) atau sebagai pemain judi. Serta tentang tempat tak perlu di tempat umum, meskipun tersembunyi, tertutup tetaplah bisa dihukum ; 2) Orang atau Tubuh Hukum (Perusahaan) berniat mengadakan atau berikan peluang untuk main judi pada umum, di sini tak perlu atau tak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal di tempat umum yang bisa dikunjungi orang banyak/umum bisa dihukum, terkecuali ada izin dari pemerintah judi itu tidak bisa dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi bisa dihukum ; 4) orang yang cuma turut pada permainan judi yang bukanlah sebagai mata pencaharian juga tetaplah bisa dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Bila merujuk pada Ketentuan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No. 9 th. 1981 yang isi pokoknya melarang memberi izin pada semua bentuk perjudian, baik berbentuk judi yang diadakan di “kasino”. di “keramaian” ataupun dihubungkan dengan argumen lain, yang bila dihubungkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No. 9 th. 1981 yang dasarnya menghapuskan semuanya ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No. 9 th. 1981 ini, terutama yang memberi izin pada semua bentuk perjudian, jadi ini bisa bermakna pasal 303 ayat (1) serta/atau pasal 303 bis KUHP tak berlaku lagi.

Nampaknya penyusunan mengenai “judi” ada penyusunan yang sama-sama bertentangan, disatu pihak UU No. 7 th. 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur mengenai “judi” dapat di beri izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan ketentuan pengerjaannya, yakni PPRI No. 9 th. 1981, yang melarang “judi” (berikan izin) perjudian dengan semua memiliki bentuk. Memanglah dengan cara azas theory hukum, PPRI No. 9 th. 1981 itu dengan sendirinya batal untuk hukum, lantaran bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya.

Atas basic ini Kepolisian cuma bisa menindak perjudian yg tidak mempunyai izin, meskipun judi itu bertentangan dengan nilai-nilai semua agama yang diyakini. Manfaat hindari ada aksi anarkisme dari kelompok ormas keagamaan pada ramainya praktek perjuadian yang ada, jadi telah semestinya Pemerintah berbarengan DPR tanggap serta selekasnya bikin piranti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai “larangan praktek perjudian” yang lebih tegas, terutama larangan pemberian izin judi ditempat umum atau di kota-kota serta di beberapa tempat pemukiman masyarakat, supaya negara kita sebagai negara yang berdasar pada Pancasila di mana orang-orangnya yang religius tetaplah terbangun imagenya.

Related Posts:

Tweet